Perang Interupsi Soal Presidential Threshold Warnai Paripurna DPR

8
Penulis: Elvis H
Editor: Eko Cahyo
Suasana Rapat Paripurna DPR
Share :

JAKARTA-Rapat Paripurna DPR untuk pengambilan keputusan RUU Pemilu berjalan alot. Rapat yang dipimpin Wakil Keua DPR Fadli Zon ini diwarnai banyak perang interupsi dan argumentasi antar anggota fraksi di DPR, yang intinya pro kontra soal presidential threshold (batas minimal jumlah kursi di DPR untuk pengajuan calon presiden).

“Putusan MK 2013 menytakan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif dilaksanakan serentak pada 2019. Dengan putusan itu maka  presindent threshold menjadi persoalan, karena kedua pemilu serentak dan belum diketahui hasilnya kursi DPR berapa. Maka Pilpres denan threshold jelas dan telanjang itu inkonstitusional,” kata Raden M Syafii dari Gerindra dalam interupsi rapat terebut.

Menurutnya, kalau yang digunakan presidential threshold 2014 lalukalau gunakan untuk Pilpres 2019 ini jelas dipertanyakan masyarakat luas. “Ini akal-akalan, membunuh akal sehat. Merampok hak konstitusional partai. Kalau sekarang kita akan voting, pertanyaannya apakah kita akan memvoting yang bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 kita,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Suryani Rani dari Fraksi Demokrat, yang menurutnya, penggunaan PT 20 persen yang sudah digunakan di Pilpres menyalahi akal sehat kita. Pihaknya tetap mengajukan penghapuran presidential threshold, atau PT 0 persen.

Johni G Plate dari Nasdem mengatakan, RUU semua sudah dalam proses pembahasan panjang, sampai 9 bulan.  Kini, sudah waktunya untuk mengambil keputusan.

“Apapun hasilnya nanti masih ada jalan yang bisa ditempuh masyarakat, yakni mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Maka mari kita secepatnya menuntaskan RUU ini dengan pengambilan keputusan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengkritik pernyataan salah satu anggota Dewan yang menyatakan pemaksaan PT 20 persen adalah cara untuk memaksakan nantinya hanya ada calon tunggal calon presiden. Adian menolak pandangan itu.

“Calon tunggal, itu tidak benar, karena sudah diatur tidak ada calon tunggal. Marilah kita sampaikan penghormatan pada rapat paripurna ini, jangan untuk menunda-nunda. Undangan rapat paripurna ini untuk penghormatan mengambil keputusan hari ini juga. Kita selesaikan hari ini, RUU yang sudah kita bahas 9 bulan. Kalau harus voting mari kita selesaikan secara voting,” katanya.

Dalam pandangan Fraksi Demokratr, Benny K Harman menyatakan ambang batas PT 20 persen atau 25 persen perolehan suara, tidak ada relevansinya diatur di UU Pemlilu. “Oleh karena itu PD tolak dengan tegas ambang batas dalam UU Pemilu ini,” ujarnya.

Demokrat beralasan, ketentuan ambang batas, yang intinya yang ajukan adalah partai 20 persen jelas tidak sesuai hukum dan tidak sesuai dgn akal sehat.

“Hasil pemilu 2014 sudah digunakan untuk ajukan Pil[pres 2014 untuk ajukan Prabowo- Jokowi,. saat itu tidak serentak,” ujarnya.

 

Komentar