Yusril: Saya Akan Lawan UU Pemilu di MK

17
Penulis: Elvis H
Editor: Alex
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra
Share :

JAKARTA-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memastikan akan menggugat Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Upaya hukum dilakukannya terkait dengan ketentuan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional yang diatur dalam UU itu.

Menurutnya, keberadaan presidential treshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45. “DPR telah mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK,” ujar Yusril dalam rilisnya yang disebar kepada media di Jakarta, Jumat (21/7).

Baca: http://www.padarnews.com/2017/07/21/dpr-sahkan-uu-pemilu-ambang-batas-capres-20/

Yusril mengatakan perjuangan secara politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan presidential treshold, usai sudah. Kini menjadi tugasnya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan PT dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45.

Pasal 6A ayat (2) itu mengatakan “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum “. “Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD,” terangnya.

Baca

http://www.padarnews.com/2017/07/21/kemendagri-persilakan-judicial-review-uu-pemilu/

Dengan demikian jelasnya, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD.

Baik pemilu dilaksanakan serentak maupun tdk serentak, PT mestinya tidak ada. Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai.

“Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin PT akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ucapnya.

 

Baca http://www.padarnews.com/2017/07/21/gerindra-akan-uji-materi-uu-pemilu-ke-mk/

Dia berharap MK sebagai “pengawal penegakan konstitusi” di negeri ini akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian UU Pemilu ini.

Kepentingan Presiden Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Namun dia berharap MK tetap tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

“Andaikan tidak ada yang lain yang akan melawan UU Pemilu yang baru disahkan ini secara sah dan konstitusional, maka tidak masalah bagi saya, untuk sendirian saja berjuang menghadapi Presiden dan DPR di Mahkamah Konstitusi nanti. Kebenaran toh tidak tergantung pada banyak sedikitnya orang atau kuat dan lemahnya posisi dalam politik,” pungkasnya.

Komentar