Pengadaan Alutsista Harus Zero Korupsi dan ‘Mark Up’

12
Penulis: Elvis H
Editor: Eko Cahyo
Presiden Jokowi (membelakangi lensa) berdiskusi dengan Wapres, Seskab, dan Menlu, di sela-sela rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7)
Share :

JAKARTA-Presiden Joko Widodo menegaskan agar proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) harus dimulai dari interaksi antar pemerintah (G to G/Goverment to Goverment).  Karena itu, dalam pengadaan alutsista ini betul-betul menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Sekali lagi, zero korupsi dan mark up. Tidak ada toleransi terhadap praktek-praktek tercela karena alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan TNI dalam melindungi rakyat, bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman yang ada,” tegas Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada  Rapat Terbatas tentang Kebijakan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7).

Pemenuhan kebutuhan alutsista, lanjut Presiden, harus sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Saat ini, Indonesia telah memperoleh tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara. “Tawaran-tawaran ini, antara lain transfer teknologi, mulai dari desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki oleh industri nasional, sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia,” ungkap Presiden.

Tawaran-tawaran tersebut, menurutnya, harus dioptimalkan, sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. “Dan terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita,” ujarnya.

Presiden mengingatkan bahwa pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidup. “Tidak boleh lagi Indonesia membeli, misalnya pesawat tempur, tanpa memperhitungkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan, agar betul-betul dihitung dan diantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.

Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa sebagai negara besar yang memiliki ribuan pulau dengan posisi geopolitik yang strategis, pemerintah ingin membangun postur pertahanan TNI yang semakin kokoh serta memiliki alutsista yang semakin lengkap dan makin modern untuk ketiga matra pertahanan.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan, fokus pengadaan alat utama sistem senjata bukan saja harus ditujukan untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum 2024, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis negara kita yang khas, dimana negara kita adalah negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari perairan. “Kita juga memiliki kawasan perbatasan yang sangat panjang yang harus kita jaga dan harus kita awasi,” imbuhnya.

Presiden juga mengingatkan, agar betul-betul dihitung dan diantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menperin Airlangga Hartarto, Menkominfo Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menristekdikti M. Nasir, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KSAD Jenderal Mulyono, KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto, dan KSAL Laksamana Ade Supandi.

 

Komentar