Jaringan Bisnis Gelap BBM di Mabar Harus Dibongkar

38
Penulis: Elvis H
Editor: Alex M
ilustrasi penimbun BBM
Share :

JAKARTA-Kasus dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang terjadi di SPBU Sernaru, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT yang diduga melibatkan oknum polisi di Polres Manggarai Barat merupakan jenis kejahatan konvensional.

Pasalnya, pola semacam ini hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang memiliki pengaruh jabatan, kemampuan dan punya nyali besar, melalui kerja sama tiga pihak yaitu, pengelola SPBU, Pedagang sebagai penadah dan oknum Penegak Hukum sebagai backing. Kendati demikian, bisnis hitam penimbun BBM ini harus dibongkar.

“Saya kira, bisnis menimbun BBM ini kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Masyarakart yang menjadi korban. Karena itu, siapapun pelaku, termasuk mata rantai bisnis gelap ini harus dibongkar hingga ke akarnya,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus di Jakarta, Sabtu (5/8).

Seperti diberitakan , pada 2 Agustus lalu, nitizen dihebohkan dengan kehadiran mobil dinas unit Dalmas Polres Manggarai Barat di SPBU Sernaru, Manggarai Barat pada pukul 01.20 WIT dini hari.

Saat itu, warga tengah melihat pengisian BBM Premium langsung ke beberapa drum di atas mobil dinas tersebut engan pengawalan beberapa anggota Polres Manggarai Barat. “Saya kira, kasus semacam ini harus dibongkar. Biar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

Sebuah sumber di NTT, menyebutkan bisnis hitam penimbunan BBM di NTT diduga melibatkan oknum Kepolisian di setiap Kabupaten di NTT secara berantai. Hal ini terjadi lantaran budaya setor dari anak buah kepada atasan masih kuat.

Menurut Petrus, pristiwa di Manggarai Barat itu menguatkan keyakinan publik bahwa unsur oknum penegak hukum ikut terlibat dalam bisnis gelap BBM. Ini bukan saja kejahatan tetapi juga merupakan tindakan insubordinasi, karena secara hukum Pimpinan Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Kalau memang benar terjadi maka saya kira perlu diusut secara fair dan transparan oleh Pimpinan Polri di Provinsi Cq. Kapolda NTT dan Irwasda Polda NTT,” tegasnya.

Masyarakat NTT kata Petrus resah karena maraknya praktek penimbunan BBM jenis premium dan solar sehingga merugikan masyarakat. Anehnya Pimpinan Polri di Kabupaten dan Provinsi di NTT jarang melakukan penindakan meskipun tahu praktek penimbunan BBM.

Diamnya aparat penegak hukum memproses pelaku penimbunan BBM ini menguatkan dugaan publik bahwa bisnis gelap BBM ini merupakan sumber pendapatan lain di luar gaji resmi dari negara.

“Masyarakat jarang mendengar oknum-oknum penimbun BBM diproses hukum, karena itu publik menduga peran backing dalam kejahatan penimbunan BBM menjadi faktor penyebab kejahatan penimbunan BBM sulit diungkap secara hukum,” pungkasnya.

 

 

Komentar