TPDI Minta Kapolda NTT Tindak Tegas Kapolres Mabar

33
Penulis: Galuh Putri
Editor: Eko Cahyo
Anggota FAPP yang juga Koordinator TPDI, Petrus Salestinus
Share :

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus meminta Kapolda NTT dan Irwasda mengambil tindakan tegas terhadap Kapolres Manggarai Barat (Mabar) jika terbukti terlibat dalam permainan bisnis penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah besar.

Apalagi peristiwa penimbunan dengan modus pengisian langsung ke dalam drum sudah berlangsung lama.

“Peristiwa penimbunan BBM Premium dalam jumlah besar di SPBU Sernaru, Mabar dengan menggunakan mobil pengangkut drum bertuliskan Dalmas Polres Mabar disertai pengawalan beberapa anggota Polres Manggarai Barat, diharapkan bisa memperjelas pengungkapan bisnis haram BBM yang selama ini sulit diungkap,” tegasnya.

Apapaun alasan Kapolres Mabar jelasnya, tindakan membeli BBM dengan menggunakan drum dalam jumlah besar melanggar Peraturan Presiden Mo. 191 Tahun 2014. “Tindakan ini jelas mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi,” urainya.

Karena bgaimanapun juga terangnya Peraturan Presiden tersebut menegaskan bahwa SPBU hanya boleh menyalurkan BBM premium dan solar untuk pengguna akhir.

Selain itu, SPBU juga dilarang keras untuk menjual BBM Premium dan Solar pada konsumen yang menggunakan jirigen dan drum untuk dijual lagi kepada konsumen.

Dasar Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, adalah “perkembangan kebutuhan nasional atas BBM. Hal ini juga dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen serta efesiensi penggunaan APBN.

Dengan demikian Kepolisian dimanapun berada harus melaksanakan Peraturan Presiden No, 191 Taun 2014 dimaksud, karena terkait kepentingan kebutuhan nasional konsumen dan APBN.

“Jika saja sebuah mobil angkutan Dinas Kepolisian Dalmas Polres Mabar  pada waktu tengah malam mengisi BBM dalam jumlah puluhan drum, maka bukan saja merupakan pelanggaran hukum tetapi juga merupakan tindakan insubordinasi terhadap kebijakan Presiden Jokowi terkait “Pendistribusian dan Harga Jual BBM untuk kebutuhan nasional konsumen dan untuk efisiensi penggunaan APBN,” tuturnya.

Karena itu, Kapolres Mabar wajib dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan secara etika. Hal ini penting karena ini merupakan perbuatan yang secara langsung tidak langsung mengganggu penyediaan dan pendistribusian BBM untuk tujuan kebutuhan nasional dan efisiensi APBN, bukan untuk tujuan lain yang menyengsarakan rakyat.

“Saya kira, Kapolres Mabar ini harus bertanggungjawab,” pungkasnya.

Komentar