Pemerintah dan Kepolisian Stop Jadi Jubir Freeport

oleh -451 views
Share :

Oleh: Larurenzus Kapeda

Ribuan pekerja PT Freeport yang diberhentikan secara paksa, pada 19 agustus 2017 melakukan blokade di pintu utama perusahaan. Blokade tersebut bukan tiba-tiba terjadi. Tapi sejak Mei 2017, para pekerja telah menyampaikan masalah mereka. Berani memang. Sampai bulan ke 4, pemogokan dilakukan. Seakan para pekerja berjuang sendiri tanpa sokongan negara. Ya, pemerintah yang terkait cenderung mengiyakan pernyataan PT Freeport. Bukan membela hak-hak warga negaranya yang di tindas dan dihempaskan begitu saja.

Saya heran, hingga saat ini dimana pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi melalui kementerian ESDM melakukan perbaikan regulasi khusus soal PT Freeport, tak semua unsur penyelenggara mampu menjalankanya. Semangat kendali negara atas korporasi, belum sepadan dengan prilaku polisi di Papua.

Paradigma aparat penegak hukum tak beda dari dulu sejak PT Freeport ada. Apa saja pernyataan PT Freeport, itulah yang utarakan polisi ketika terjadi masalah.

PT Freeport sebut blokade cekpoint 28 dan gorong-gorong di Timika Papua dilakukan oleh sekelompok orang yang diberhentikan lantaran bolos kerja. Pernyataan PT Freeport tersebut di iyakan pula oleh humas polda Papua. Polisi seolah-olah bicara sebagai jurubicara perusahaan, bukan sebagai lembaga penegak hukum

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *