Pemkot Kupang Gagal Mewujudkan Peradaban Kota Maritim

36
Penulis: Frans Gulat
Editor: Alex M
Aksi WALHI menolak privatisasi pesisir kota Kupang
Share :

KUPANG-Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang gagal mewujudkan peradaban kota pesisir (Maritim) yang berkelanjutan dan berkeadilan buat warganya. Beberapa fakta kegagalan tersebut yakni dalam perspektif keadilan.

“Saat ini telah terjadi ketidakadilan antargenerasi di Kota Kupang khususnya ekspresi publik di wilayah pesisir,”  ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT Umbu Wulang Tanaamahu P dalam keterangan tertulisnya Senin (21/8).

Menurutnya, pada periode 1990 hingga awal 2000, generasi tua, muda, anak-anak masih bebas akses ke pantai untuk rekreasi atau kepentingan ekonomi. Begitupun ruang kelola nelayan masih sangat luas.

Namun kini, orang tua, muda, dan anak-anak sudah sulit bahkan tertutup aksesnya ke pantai. Bahkan pengakuan dari warga, untuk sekadar parkir motor di sekitar Hotel yang ada di pasir panjang saja dilarang oleh pihak keamanan hotel.

“Di sinilah letak ketidakadilan antar generasi itu. Kebijakan pemkot di pesisir Kupang yang mengakibatkan ketidakadilan ini terjadi,” urainya.

Akibatnya, beberapa minggu terakhir warga Kota Kupang melakukan protes atas kebijakan pemerintah Kota Kupang memberikan Teluk Kupang kepada investor. Warga menginginkan agar kawasan Teluk Kupang menjadi ruang terbuka hijau bagi publik di Kota Kupang bukan untuk investor.

Permintaan ini lantaran warga sudah muak dengan kebijakan pemkot yang terus memberikan ijin pembangunan hotel dan bisnis lainnya di pesisir Kupang atas nama pembangunan.

“Kita bisa melihat betapa kawasan pasir panjang kini ruang publiknya kian tidak memadai. Yang terjadi, deretan hotel hotel dan bisnis lain yang mengakibatkan sulitnya akses warga dan nelayan ke pesisir serta tercemarnya laut  Kupang,” tegasnya.

Dia menjelaskan, tercemarnya laut Kupang oleh sampah pembangunan dan adanya kebijakan “menemboki” pesisir membuat nelayan dan rakyat kebanyakan tidak punya akses.

Padahal UU no 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil menyebutkan daerah sempadan pantai adalah kawasan milik negara yang hanya boleh untuk konservasi, rekreasi rakyat dan pembangunan yang terkait dengan infrastruktur ruang publik rakyat.

“Dan daerah sempadan pantai adalah 100 meter dari batas air pasang tertinggi. Faktanya di Kota Kupang hal itu tidak sesuai,” terangnya.

Dengan kebijakan Pemkot, area konservasi berkurang drastis. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem pesisir dan laut di Kota Kupang. Dampaknya, area konservasi dan ketahanan menghadapi bencana.

“Potret kebijakan pemkot bila terus dipertahankan seperti saat ini maka mental maritim kita akan hilang. Kita akan semakin abai dengan pesisir dan laut. Tidak mungkin menciptakan mental cinta laut kepada generasi kita kalau akses terhadap laut pesisir saja kian dipersulit dari waktu ke waktu,” pungkasnya.

Komentar