Bupati Mabar Minta BOP Labuan Bajo Libatkan Pemkab dan Masyarakat

226
Penulis: Frans Gulat
Editor: Lita Rafael
Bupati Kabupaten Mabar, Agustinus Ch Dula berfoto bersama Tim Dewan Pertimbangan Presiden saat rapat di Jakarata (6/9).
Share :

LABUAN BAJO-Bupati Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Agustinus Ch. Dula meminta pemerintah pusat agar memasukan Pemkab Mabar dan unsur masyarakat Mabar didalam Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo.

Hal ini penting agar tidak menimbulkan kesan bahwa Pemkab dan masyarakat Mabar hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.

“Saya kira, keterlibatan Pemkab dan unsur masyarakat itu penting dalam pengelolaan wisata di Labuan Bajo sehingga terjadi sinergitas yang sama-sama menguntungkan antara stakeholders,” ujar Bupati Gusti usai memaparkan Visi dan Misi Kepariwisataan Daerah Mabar serta upaya yang dilakukan dan disiapkan untuk dapat mencapai target kunjungan wisatawan di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di Jakarta, Rabu (6/9).

Bupati Gusti mengatakan pembentukan BOP Labuan Bajo sangat penting. Dengan demikian, industri pariwisata semakin kompetitif.

Namun tata kelolanya harus berbasis kepada potensi kawasan dan kearifan lokal (local wisdom).   Artinya, kawasan BOP ini dibangun dengan memperhatikan budaya masyarakat serta mempergunakan Sumber Daya Alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap, di BOP ini harus memasukkan aspirasi dan budaya masyarakat, harus menjaga wilayah Masyarakat Adat , memberdayakan masyarakat Kawasan Labuan Bajo serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.

Baca: http://www.padarnews.com/2017/09/07/presentasikan-kebijakan-pengembangan-pariwisata-bupati-mabar-sampaikan-5-usulan-ke-watimpres/

Bupati Gusti menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam BOP dilibatkan agar masyarakat di Labuan Bajo ini dapat memikirkan masa depan mereka.

“BOP Labuan Bajo ini semestinya mengajak masyarakat. Demikian juga dengan Pemda, itu kan dari masyarakat untuk melakukan tatakelola pembangunan masyarakat. Seharusnya, semua itu menjadi stake holder yang mengutamakan masyarakat,” imbuhnya.

Untuk itu, Bupati meminta agar unsur masyarakat adat harus dilibatkan dalam BOP ini. “Karena nilai budaya itu-lah pemandu peradabannya. Kita sangat mendukung konsep Nawacita Presiden Jokowi, untuk menghadirkan negara bagi masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bupati Mabar ini mengatakan kekuasaan di pemerintahan, baik di Pemerintah Pusat maupun di pemerintahan daerah, termasuk dalam urusan membuat BOP Labuan Bajo ini adalah kekuasaan rakyat. Karena itu, semua upaya yang dilakukan hendaknya juga berguna demi kesejahteraan masyarakat.

“Kekuasaan itu milik rakyat yang diamanatkan,” pungkasnya.

 

Komentar