Sebanyak 23 Ribu Warga Mabar Belum Rekam KTP-E

55
Penulis: Pol Jhon
Editor: Lita Rafael
Ilustrasi E-KTP
Share :

LABUAN BAJO-Hingga memasuki bulan September 2017 ini, masih terdapat sedikitnya 23.063 warga Manggarai Barat (Mabar) yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

“Hingga saat ini masih terdata 23.063 warga Manggarai Barat belum merekam KTP Elektronik ini,”kata Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Ansel Nabit saat dengar pendapat dengan lembaga DPRD setempat, Jumadi (8/9). Ikut hadir Komisioner KPUD setempat.

Dijelaskan jumlah 23.063 ini tersebar di semua Kecamatan dalam wilayah kabupaten Mabar ini.

Dia menguraikan, untuk Kecamatan Macang Pacar sebanyak 3.244, Kecamatan Kuwus 3.037, Kecamatan Lembor 3.385, Kecamatan Sano Nggoang 758, Kecamatan Boleng 1.643, Kecamatan Komodo 351, Kecamatan Welak 2.073, Kecamatan Ndoso 2.239, Kecamatan Lembor Selatan 2.401dan kecamatan Mbeliling 702.

Dikatakan hal yang menjadi sebab belum terekamnya KTP – E warga ini karena beberapa alasan seperti terganggunya jaringan internet, ketinggalan data dari pusat belum dikirim ke daerah kita, dan fasilitas pendukung berupa mobil yang bisa melakukan operasi di desa dan kampung hanya 1 unit. “Mobil operasional ke kampung dan desa hanya 1 unit,”ujarnya

Dia mengaku hingga kini mobil itu masih berada di desa untuk melayani warga, sementara batas waktu untuk menyelesaikan program KTP -E ini harus berakhir 30 Oktober 2017 ini.

Nabil mengatakan pihaknya akan berusaha sekeras mungkin untuk menyelesaikan jumlah yang tersisa ini meskipun hal ini agak sulit.

Sementara itu, Anggota DPRD Mabar, Marselinus Jeramun mendesak Dinas Dukcapil agar lebih gesit dan kreatif untuk menyelesaikan waktu yang tersisa dengan mensukseskan program ini.

Dikatakan bila kendaraan dan fasilitas pendukung masih minim maka perlu dibicarakan secara terbuka ke lembaga dewan entah dengan cara sewa pakai kendaraan atau apapun namanya dengan menambahkan beberapa mobil agar bisa beroperasi di desa lainnya yang belum terlayani.

“Perlu tambah kendaraan agar bisa membantu melayani desa lainnya yang belum terlayani. Termasuk warga di pulau supaya menyiapkan perahu motor khusus yang bisa melayani warga di pulau ini,”tegasnya

Hal senada dikemukakan anggota Fraksi Partai Golkar, DPRD Mabar, Anselmus Jebarus.

Ditambahkan jika masalah anggaran yang jadi soal lambatnya proses ini maka Dinas Dukcapil  perlu terbuka dengan lembaga dewan.

“Bagi dewan yang terpenting penambahan anggaran harus sejalan dengan peningkatkan kualitas kinerja,” pungkasnya.

Komentar