Hukum Bukan Sekedar UU

oleh -2.538 views
Edi Danggur, SH, MM, MH
Share :

Oleh: Edi Danggur, SH, MM, MH

Ada anggapan yang salah di tengah masyarakat. Kalau ada sengketa, lari saja ke Undang-Undang (UU). Cari pasalnya, mana pasal yang pas, untuk selesaikan sengketa itu. Begitu ditemukan pasal yang diperkirakan sebagai jawaban maka ia dipegang erat-erat. Pasal itu pun seolah-olah dianggap sebagai sumber kebenaran satu-satunya. Tidak ada lagi kebenaran di luar itu.

Akibatnya, setiap kali ada lawan yang hendak menguji, apakah pasal itu aplikatif, diskusi dan perdebatan jadi macet. Sebab, yang ada hanya kata ‘pokoknya’: harus akui kebenaran pasal ini. Tidak mengakui kebenaran isi pasal itu dianggap sebagai orang yang melanggar hukum.

Bagaimana sebenarnya hukum itu dipahami? Ada dua hal yang perlu dipahami: Pertama, apa saja yang menjadi sumber hukum; Kedua, hukum itu bukanlah sekedar kumpulan undang-undang yang seolah-olah saling terpisah satu sama lain.

Sumber Hukum

Hukum tidak identik dengan UU. Tetapi UU itu hanya salah satu sumber hukum, tempat hakim menemukan hukum. Sumber hukum lainnya adalah yurisprudensi, kebiasaan, doktrin atau pandangan para ahli hukum, dan bahkan perjanjian internasional.

UU itu pun jumlahnya banyak. Ada UU bidang keagrariaan, UU bidang kehutanan, UU bidang keuangan negara, UU Perbendaharaan Negara dan lain-lain. Dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa, seorang hakim atau siapapun yang terlibat sebagai mediator dalam sebuah sengketa, seyogyanya bisa menemukan roh atau spirit yang sama dalam UU-UU itu untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.

Adat kebiasaan biasanya menjadi salah satu sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa-sengketa keperdataan.

Keanekaragaman adat kebiasaan itu berbeda-beda untuk daerah yang satu dengan daerah lainnya. Bahkan berbeda pula antara hakim yang satu dengan hakim lainnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *