PT MSP Diminta Hentikan Aktifitas Bongkar Muat

562
Penulis: Frans Gulat
Editor: Lita Rafael
Kuasa Hukum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi NTT, Muhammad Achyar
Share :

LABUAN BAJO-Kuasa Hukum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi NTT, Muhammad Achyar meminta PT Mentari Sejati Perkasa agar segera mengentikan aktifitas bisnisnya hingga memiliki ijin resmi.

Pasalnya, hampir 4 tahun perusahaan bongkar muat kontainer terbesar di Labuan Bajo ini melakukan aktifitas binis secara ilegal. Akibatnya, Pemkab Mabar kehilangan potensi penerimaan daerah ratusan juta rupiah lantaran perusahaan ini tidak pernah membayar pajak ke daerah.

“Kami juga minta penjelasan mereka terkait pajak-pajak yang semestinya mereka setor ke daerah,” ujar Achyar Selasa (24/10).

Menurutnya, penjelasan resmi pihak manajemen PT Mentari Sejati Perkasa sangat penting. Hal ini bertujuan untuk membangun iklim usaha yang sehat, tertib dan kondusif di Labuan Bajo. “Kalau ijin usahanya jelas, saya kira ada kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah Mabar,” tegasnya.

Dia mengaku, sudah menanyakan status PT Mentari Sejati Perkasa kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Manggarai Barat dan Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo.

Namun berdasarkan penjelasan mereka, PT Mentari Sejati Perkasa belum memiliki izin terkait keberadaannya di Labuan Bajo. Hal ini tertuang dalam surat dinas bernomor DPM-PTSP.570/312/IX/2017 yang copiannya diperoleh padarnews.com.

Dalam surat tertanggal 18 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. R. M. Robertus menerangkan PT MPS sejak Desember 2013 sampai saat ini belum memiliki surat ijin operasi dari pemerintah daerah.

Surat yang dirilis DPM-PTSP Manggarai Barat sekaligus menanggapi surat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI Provinsi NTT.

Sebelumnya, Indonesia Logistics and Forwarders Association (ILFA) mengirim surat kepada DPM-PTSP bernomor surat 20/DPW ALFI/IX/2017, tertanggal 11/9/2017.
Asosiasi angkut muat pelabuhan wilayah NTT ini mempertanyakan legalitas PT Mentari Sejati Perkasa beroperasi di wilayah pelabuhan Labuan Bajo tanpa dokumen yang sah.

Keprihatinan DPW ALFI / IFLA ternyata tidak sampai di sini saja. Sebuah surat resmi pun dilayangkan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Labuan Bajo.  Surat ini bernomor surat 30/DPW ALFI/IX/2017, tertanggal 25/09/2017.

Dalam suratnya, DPW ALFI meminta keterangan resmi dari Kepala Pelabuhan Laut Labuan Bajo, Jasra Y. Irawan, SE, MM terkait legalitas PT MSP.

Lewat surat resmi DPW ALFI NTT meminta agar Kepala KUPP Kelas III Labuan Bajo melakukan penertiban kepada perusahaan yang tidak memiliki ijin.

Kepala KUPP Labuan Bajo dalam surat balasannya kepada DPW ALFI NTT menegaskan PT MSP ini memang sudah lama beroperasi secara ilegal di wilayah tanggung jawab kerjanya.
Hal ini tertuang dalam surat tanggapan KUPP bernomor : UM.003/298/X/KUPP.LB-2017 tertanggal 5/10/2017.
Isi surat yaitu ” PT Mentari Sejati Perkasa sejak 2013 sampai sekarang belum membuka kantor cabang di Labuan Bajo.

Setiap kegiatan administrasi ke Kantor UPP Kelas III Labuan Bajo tidak pernah menggunakan/ mengatasnamakan PT Mentari Labuan Bajo.

Tetapi dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan PT Mentari yaitu PT Perusahaan Pelayaran Vaninda Wisata Nusantara untuk keagenan kapal, PT Putra Komodo (PBM) sebagai handling cargo di pelabuhan dan menggunakan TKBM Pelabuhan Labuan Bajo dan PT Sarana Lintas Langgeng Lestari untuk kegiatan Pengangkutan Kontainer dari kapal ke Tempat Penumpukan maupun ke Gudang (EMKL).

“Terkait penggunaan lapangan penumpukan, PT Mentari tidak menyewa lahan, tetapi menyewa lahan penumpukan per hari dan hanya menempatkan petugas pengawas dilapangan penumpukan. Demikian juga dengan alat yang digunakan, dikenakan sewa penggunaan alat sesuai aturan PP Nomor 15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Jasra dalam surat balasannya.

Komentar