Kriminalisasi Aktifis, WALHI NTT Kecam Bupati Sumba Timur

111
Penulis: Dominikus
Editor: Alex M
Aktifis WALHI, Deddy Febrianto Holo
Share :

KUPANG-Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengecam segala upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Bupati Sumba Timur, Gidion Mbiliyora terhadap Aktivis Sahabat Alam WALHI NTT, Deddy Febrianto Holo.

Upaya kriminalisasi ini merupakan bagian dari rancangan untuk mengalihkan perhatian publik terutama pemerhati lingkungan dan pangan terhadap kebijakan Bupati Sumba Timur memberi ijin perkebunan tebu PT. Muria Sumba Manis yang sudah beroperasi tanpa mengantongi berbagai ijin lingkungan dan telah melakukan perambahan hutan alam primer.

“Kami meminta pemerintah daerah lain di NTT tidak meniru gaya kepemimpinan Bupati Sumba Timur yang alergi kritik dan menggunakan kekuasaan untuk menekan rakyat yang kritis,” ujarnya di Kupang, Jumat (17/11).

Umbu meminta Bupati Sumba Timur untuk menghentikan upaya kriminalisasi aktivis Sahabat Alam WALHI NTT.

Kendati dikriminalisasi, WALHI NTT dan Sahabat Alam tidak akan jera atas kasus kriminalisasi ini dan terus mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan pencaplokan wilayah kelola rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, pada  07 Februari 2016, aktivis WALHI NTT, Deddy Febrianto Holo mendapat surat panggilan untuk dimintai keterangan terkait pencemaran nama baik lewat media sosial Facebook. Sampai saat ini belum diketahui pelapornya dalam versi hukum.

Namun Gidion Mbiliyora, Bupati Sumba Timur  mengkonfirmasi bahwa pelaporan tersebut dilakukan oleh oknum PNS bawahannya.

Upaya itu karena tidak terima Gidion dicemarkan nama baiknya terkait pernyataan Deddy di Media Sosial Facebook disebutkan “ Dia Tidak Mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ade Agro karena masih senang mendapatkan uang” (Kompas, 10/02).

Masih menurut Gidion alasan lainnya yang membuat oknum PNS melapor ke polisi lantaran dirinya dituding mendapatkan tanah di Desa Napu, Kecamatan Haharu, Sumba Timur. Dalam media yang sama, Gidion menyesalkan karena tidak pernah ajukan permohonan tanah ke Kepala Desa atau ke Pertanahan.

Pada kenyataannya di Postingan Facebook, Deddy tidak menyatakan Bupati mendapatkan uang, melainkan saudara Deddy Febrianto Holo menyebutkan “ KAWADAK” yang sangat ganda maknanya.

“Bagi WALHI ini adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap aktivis yang selama ini kritis dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan Gidion Mbilinjora dan Umbu Lili Pekuwali selaku pemimpin daerah,” terangnya.

WALHI NTT melihat, latar belakang kriminalisasi ini adalah upaya menakut nakuti rakyat yang kritis terhadap pemerintah.

“Seolah-olah memberi pesan, kalau anda melawan saya, penjara tempat anda,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui dalam kurun waktu 2 bulan terakhir WALHI NTT mengkritisi kebijakan perkebunan Monokultur yang dijalakan oleh Bupati Sumba Timur dalam membangun daerah tersebut.

Salah satu kasus yang paling dikritisi WALHI yakni keberadaan PT. MSM ( Sebuah Perusahan Perkebunan Tebu yang tidak mengantongi ijin seluas 52. 000 hektar). Beberapa kali di media massa WALHI dan Bupati Sumba timur berseberangan pendapat.

Mulai dari persoalan kontekstual, apakah butuh pangan atau tebu, masalah sumber daya air yang dibiarkan oleh pemerintah dikuasai oleh perusahan, persoalan perambahan hutan alam primer oleh PT. MSM hingga soal 780 hektar sawah warga di Wanga yang kekeringan akibat ketidakadaan air, sementara di kawasan hulu perusahan memiliki air.

Sampai saat ini masyarakat belum bisa secara maksimal mengelola lahan persawahan dikarenakan kekurangan air.

Kekritisan yang disampaikan saudara kami Deddy Febrianto Holo adalah suara WALHI NTT untuk membantu negara dalam mencegah upaya-upaya pengabaian hak asasi warga terkait kelestarian ekologis dan berdaulat atas wilayah kelolanya.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 66 menyatakan bahwa “ Setiap Orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”

Komentar