Bupati Mabar: Sampai Kapanpun, Tolak Tambang Harga Mati

80
Penulis: Frans Gulat
Editor: Lita Rafael
Bupati Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Agustinus Ch Dula
Share :

LABUAN BAJO- Bupati Kabupaten Manggarai Barat (Mabar),  Agustinus Ch Dula konsisten dengan sikapnya menolak segala bentuk eksplorasi pertambangan di Kabupaten Mabar.

Sikap ini merupakan komitmennya sejak awal  lantaran sektor tambang menjadi monster pembunuh bagi sektor pariwisata di bumi Komodo ini.

“Tolak tambang harga mati. Kami tidak mau ada tawar menawar terkait permohonan ijin pertambangan. Silahkan investor melakukan investasi disektor lain di bumi Komodo ini,” ujar  Bupati Gusti terkait rekomendasi JPIC Keuskupan Ruteng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Mabar Selasa (19/12).

Daerah Mabar ujar Bupati Gusti sangat potensial menjadi daerah tujuan investasi. Daerah ini sangat kaya, baik didarat maupun di laut sehingga menjadi salah ikon pariwisata nasional.

Untuk itu, investasi yang masuk ke Mabar ini harus ramah lingkungan. “Kita tolak tambang. Kehadiran tambang lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya,” ulasnya.

Selain merusak lingkungan hidup disekitarnya jelasnya, sektor penambangan juga tidak memberikan kontribusi terhadap warga sekitar. Justru sebaliknya, eksplorasi tambang akan membawa petaka bagi warga dan lingkungan.

“Tambang itu merugikan, baik masyarakat maupun lingkungan hidup, juga tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi daerah, sebaliknya hanya menguntungkan investor,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bupati Gusti mengatakan eksplorasi tambang merupakan momok yang menakutan bagi sektor pariwisata di Labuan Bajo.

“Gedung DPRD Mabar menjadi saksi bisu tempat ditolaknya konsultasi para investor tambang yang mau berinvestasi di Bumi Mabar ini,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam RDP DPRD Mabar dengan JPIC Keuskupan Ruteng dengan DPRD Mabar Senin (18/12), Ketua JPIC Keuskupan Ruteng  Romo Marten Jenarut Pr menginformasikan tentang ijin operasi PT Grand Nusantara untuk operasional penambangan emas.

Sayangnya, Romo Marten  tidak bisa memastikan di mana lokasi tambang emas PT Grand Nusantara tersebut.

Bupati Gusti memminta agar JPIC mencari tahu sumber informasi yang tepat dan jelas. Akurasi data sangat penting agar tidak menjadi bola liar.

“Jangan sampai karena salah data dan informasi, bisa bertendensi negatif mengarah ke subyek tertentu. Jadi, kalau mereka (para pastor JPIC) tidak tahu dari mana sumber perijinan tambang emas PT Grand Nusantara itu, tanyalah ke barisan pemberontak anti tambang di Mabar,” ucapnya.

“Merekalah yang paham betul soal ini bahkan mereka adalah momok bagi perusahaan-perusahaan tambang di Mabar. Jangan bersuara di DPRD saja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Mabar 2 Periode ini memastikan tidak akan member ijin bagi investor tambang di Mabar. Pasalnya, sektor tambang ini menjadi hantu sekaligus momok yang menakutkan bagi wisata Mabar lantaran dapat merusak wisata dan lingkungan Mabar.

“Masyarakat Mabar dan Pemda serta DPRD Mabar begitu takut akan tambang. Sama takutnya dengan masalah sampah, kriminalitas, konflik sosial, pelecehan terhadap kaum perempuan, pemerkosaan dan lain-lain masalah keamanan,” urainya.

“Karena itu,  tidak ada alas an sedikitpun bagi saya mendukung tambang yang nota bene menjadi setan bagi wisata kita,” tegasnya.

Secara terpisah, aktifis Gerakan Anti Tambang (GERAM) Mabar, Florianus Surion Adu menegaskan hanya Bupati Gusti Dula yang terang-terangan mengobarkan kapak perang dengan investor tambang.

“Di awal kepemimpinannya, hanya Bupati Gusti satu-satunya yang berani dan berhasil batalkan 11 IUP perusahaan tambang dalam sejarah Mabar bahkan NTT. Soal adanya isu perijinan itu, bukan oleh Bupati Gusti,” terangnya.

Komentar