BUMN Berpeluang Jadi Sapi Perah Jelang Pemilu 2019

13
Penulis: Galuh Puspitasari
Editor: Agus Eko
DR. Iur Liona N Supriatna - Kordinator Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) - kuasa para Pemohon Gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945, dalam paparannya di Universitas Atmajaya Jakarta, Kamis (8/3/2018
Share :

JAKARTA-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat berpeluang dimanfaatkan oleh oligarki menjelang Pemilu 2019 yang menggunakan mesin partai untuk melanggengkan kuasa ekonomi dan politik yang telah dinikmati.  Karena itu, BUMN ini harus dikawal dengan baik melalui regulasi yang tepat.

Langgengnya oligarki atau sejumlah kecil individu tersebut semakin mudah akibat kuatnya keinginan pemerintah saat ini untuk mewujudkan privatisasi maupun holding yang berpeluang menjauh dari amanat konstitusi mensejahterakan rakyat dengan menumpukan berbagai regulasi ekonomi untuk mewujudkan peran negara yang lebih besar terhadap ekonomi dan pasar di tangan sebagian aparatus pemerintah merupakan ciri oligarki yang pernah terjadi di masa Orde Baru.

Pada sisi lain, kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyatukan kekuatan ekonomi yang ada sebagai mesin ekonomi tanpa banyak gangguan politik merupakan upaya pragmatis pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan ekonomi terutama infrastruktur yang selama ini tertinggal.

Demikian kesimpulan dari Diskusi bertema BUMN Dalam Lingkaran Oligarki yang digelar Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya Jakarta dengan menghadirkan sejumlah pembicara a.l. Liona Nanang Supriatna, pengacara anggota tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Nasional, Profesor Jeffry Winters, pengamat politik dari Northwestern University, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Yohanes Berchman Suhartoko, Kaprodi Ekonomi Pembangunan Unika Atma Jaya, Kamis, (8/3).

Liona Nanang Supriatna menilai UU BUMN menyebabkan sejumlah BUMN justru dikelola dengan tidak profesional, cenderung tidak efisien dan justru hanya menguntungkan pengelola BUMN maupun pihak yang mendapat keuntungan dari BUMN.

“Saya mengingatkan, sebentar lagi adalah masa Pemilu dan bulan ini akan dilakukan RUPS sejumlah BUMN yang berujung pada pergantian direksi dan komisaris BUMN. Artinya akan ada upaya menggunakan BUMN untuk mencari dana politik mengikuti Pemilu,” tutur pengajar Fakultas Hukum Unika Parahyangan.

Komentar