4000 Warga Kupang Terancam Tak Bisa Coblos

12
Penulis: frans gulat/ant
Editor: lita rafael
Ilustrasi
Share :

KUPANG Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencacat sekitar 4.000 warga di daerah itu terancam alpa dalam Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan pada 27 Juni, karena belum memiliki e-KTP dan kartu keluarga (KK).

“Kami temukan sekitar 4.000 warga yang belum memiliki identitas kependudukan, sehingga terancam kehilangan hak politiknya dalam pilkada di Kabupaten Kupang,” kata juru bicara KPU Kabupaten Kupang Imanuel Ballo ketika dikonfirmasi Antara di Kupang, Rabu (2/5).

Dia mengatakan berdasarkan hasil pencoklitan dilakukan PPS dan PPK pada April 2018 yang berlangsung di 177 desa dan kelurahan ditemukan 4.000 warga yang belum memiliki kartu keluarga (KK) dan e-KTP.

“Mereka harus mengurus kartu keluarga terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat untuk mengurus e-KTP,” ujarnya.

KPU berharap 4.000 warga itu lebih proaktif mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus kartu kependudukan dan melakukan perekaman data e-KTP sebagai syarat untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah setempat pada pilkada 2018 .

“Masyarakat harus segera mengurus KK maupun e-KTP. Jika tidak memiliki dua identitas itu maka mereka akan kehilangan hak pilih, baik untuk Pilkada Kabupaten Kupang maupun Gubernur NTT,” imbuhnya.

Dia mengatakan, KPU telah menyerahkan data 4.000 warga tanpa identitas kependudukan itu ke Disdukcapil Kabupaten Kupang untuk dimasukkan dalam data kependudukan Kabupaten Kupang.

Oleh karena itu, masih ada sisa waktu sekitar satu bulan bagi warga untuk mengurus KK dan e-KTP tersebut agar hak politiknya dapat diakomodasi dalam pilkada 2018.

“Dalam data base Disdukcapil Kabupaten Kupang juga tidak ditemukan data kependudukan 4.000 warga itu. Jadi memang 4.000 warga itu tergolong penduduk “liar” di Kabupaten Kupang,” pungkasnya.

Komentar