Kepala TNK: Bangunan Sarpras Dalam Kawasan BTNK Sesuai Perijinan

107
Penulis: frans gulat
Editor: lita rafael
Kantor BTNK Labuan Bajo, Manggarai Barat
Share :

LABUAN BAJO- Pembangunan tempat istirahat (rest area) dan restoran di dalam zona konservasi Taman Nasional Komodo (TNK) di Pulau Rinca atau Loh Buaya oleh PT. Segara Komodo Lestari dan PT. Komodo Wildlife Ecotourism ditentang sekelompok elemen masyarakat di Labuan Bajo. Alasanya, pembangunan itu bertentangan dengan konsep ekowisata dan merusak habitat alam dan satwa komodo.

Namun Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Budi Kurniawan menegaskan pembangunan sarana prasarana (sarpras) penunjang pariwisata berupa akomodasi dan interest poin untuk makan dan minum pengunjung sah sesuai perijinan.

“Dasar aturan UU No. 5 Tahun 1990, PP. No. 28 Tahun 2011 tentang pola pengelolaan KSA dan KPA, PP. No. 36 Tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam dan Permenhut No P. 48 Tahun 2010,” tegas Budi Kurniawan di Labuan Bajo, Selasa (31/7).

Dia menjelaskan, pembangunan sarpras sudah sesuai zonasi, yaitu dizona pemanfaatan. Konsep pengelolaan kawasan konversi didasarkan pada zonasi dan rencana pengelolaan. Dalam zona pemanfaatan terangnya, dibagi ke dalam 2 ruang, yaitu ruang publik dan ruang usaha.

“Ruang usaha diperuntukan untuk privat sektor (swasta) dalam rangka menunjang pengembangan pariwisata alam,” jelasnya.

Dia menegaskan, perijinan operasi kepada kedua PT di atas sudah lama dikeluarkan yaitu pada Tahun 2015.

“Saya lebih kepada penerapan aturan bahwa setiap pemegang ijin mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatannya,” tuturnya.

Kehadiran perusahaan pun tidak terlepas dari kewajiban perusahaan. Salah satunya tenaga kerja 80% harus masyarakat lokal, keuntungan perusahaan 5% per tahun untuk desa sekitar.

“Disamping kewajiban-kewajiban utama seperti wajib melakukan kegiatan perlindungan pengamanan kawasan, upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bentuk bangunan untuk sarana akomodasi strukturnya harus 80% menggunakan bahan tidak permanen/kayu.

“Model bangunan harus mengadopsi arsitektur budaya setempat, tidak boleh bertingkat, dll,” pungkasnya.

Sementara itu, aktifis lingkungan hidup di Labuan Bajo, Surion Florianus Adu mengatakan secara regulasi pembangunan itu tidak bertentangan.

“Karennya, mari kita kawal ke depannya agar benar – benar bermanfaat bagi masyarakat kita,” pungkasnya.

Komentar