Manggarai Barat Kerja Sama Penerapan e-Goverment dengan Batang

53
Penulis: frans gulat
Editor: lita rafael
Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula menandatangai MoU penerapan sistem pemerintahan elektronik atau e-Government dengan Pemerintah Kabupaten di ruang kerja Bupati Kabupaten Batang, Yoyok Riyo Sudibyo, Jum’at, (21/12).
Share :

BATANG-Bupati Manggarai Barat (Mabar), Agustinus Ch. Dula menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) penggunaan Aplikasi e-Planning, e-Budgeting, e-hibah/bansos dan Simpelbang di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Dokumen kerja sama penerapan sistem pemerintahan elektronik atau e-Government dengan Pemerintah Kabupaten Batang diteken di ruang kerja Bupati Kabupaten Batang, Yoyok Riyo Sudibyo, Jum’at, (21/12).

Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan kemudahan.

“Kita (Pemda Mabar; red) sudah menandatangani penggunaan aplikasi eletronik untuk kegiatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini merupakan langkah awal yang baik menuju Tata Kelola Perencanaan yang baik dan Transparan,” tandasnya.

Bupati Gusti mengapresiasi kinerja Pemkab Batang yang lebih dulu sukses menerapkan e-Government. Sehingga, mendapatkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dibagikan kepada pemda lainnya.

Bupati dua periode ini mengaku membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik memang tidak mudah. Selain memerlukan waktu dan riset yang panjang, juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Namun dengan meng-copy sistem ini dan sedikit memodifikasinya, akan mempercepat proses aplikasinya. Hal ini tentu akan menghemat anggaran disamping efesiensi dari sisi waktu

“Dengan demikian E-Planning maka ada kepastian dan transparansi pembangunan dari saat awal perencanaan (Musrenbang) sampai APBD dan memudahkan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Karena dalam prinsip-prinsip E-Planning diharuskan adanya bottom up, top down, dan partisipasi dari masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, melalui aplikasi akan tercipta transparansi pengelolaan keuangan, yang dimulai dari perencaan, penganggaran serta proses pengembangan dan pelaporan. Selain itu, dari sisi audit keuangan daerah tidak lagi ditemukan kesalahan perencanaan dan penganggaran dalam laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI.

“Saya berharap dengan penerapan aplikasi ini nantinya, penyusunan Renja SKPD, RKPD, PPAS dan RKA-SKPD di masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2020 dilakukan tepat waktu, tepat program, tepat kegiatan, tepat rekening, dengan menggunakan alikasi Simda Keuangan yang telah di pelajadi,” kata Bupati Gusti.

Sementara itu Kepala BP4D Manggarai Barat, Fransiskus S. Sodo mengatakan penerapan e-planning berdampak pada tertibnya penyusunan dokumen perencanaan secara benjenjang. Bahkan penyusunannya memenuhi semua aspek yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, terutama aspek ketepatan waktu dan substansi.

Selain itu penyusunan rencana dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, responsif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Disamping itu, dokumen rencana yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas dari aspek tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan sehingga memunculkan program prioritas yang visibel dengan target capaian yang terukur secara kuantitatif. Pada akhirnya e-planning akan diintegrasikan dengan SIMDA e-budgeting. Sehingga database perencanaan dan penganggaran menjadi hanya satu data sehingga memudahkan dalam pengendalian dan pelaporan.

Sedangkan mengenai kerjasama dengan Pemda Batang, Aplikasi mereka direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sesuai dengan persyaratan normatif yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, Dan beberapa Pemda di NTT sudah melakukan kerjasama dengan Pemda Batang.

“KPK merekomendasikan Aplikasi yang diterapkan di Kabupaten Batang-Jateng. Namun, aplikasi ini hanya alat bantu, yang paling penting adalah komitmen Pemda untuk menerapkan seluruh regulasi secara konsisten,” jelas Hans Sodo.

Komentar