Agresi Dibalik Topeng Monyet Investasi

86
 
Share :

Oleh: Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi

Salam Adil Dan Lestari
Akhir tahun 2018 ini, bagi WALHI NTT berbeda dengan akhir tahun sebelumnya. WALHI NTT akan menerbitkan tinjauan akhir tahun untuk kondisi pengelolaan lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat di NTT. Hal baru ini diharapkan akan menjadi tradisi tahunan bagi upaya penguatan dan pelestarian lingkungan di NTT tercinta ini. Terbitan ini dinamakan TUAK LONTAR yang merupakan akronim dari Tinjauan Akhir Tahun Lingkungan Hidup Orang NTT dan Resolusinya.

WALHI NTT adalah organisasi publik yang bergerak dalam advokasi lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat di NTT. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan kepada publik mengenai segala dinamika pengelolaan lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat (WKR) yang terjadi. Mulai dari kebijakan pemerintah, kondisi lapangan hingga kasus kasus yang dilaporkan ke WALHI NTT selama setahun ini.

Pada TUAK LONTAR kali ini, WALHI NTT akan mengetengahkan berbagai persoalan yang terjadi selama setahun ini. Mulai dari kebijakan yang tidak pro lingkungan dan WKR, Kerusakan Lingkungan hingga bencana ekologi. Harapannya, publik bisa tahu dan ikut serta berkontribusi lebih kuat dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dan kemanusiaan di NTT.

Catatan pertama

Catatan Hitam Pariwisata NTT, dari Pembunuhan warga hingga Keindahan Palsu

Publik NTT bahkan Nasional tahun ini tentu tidak mungkin lupa peristiwa penembakan oleh oknum polisi terhadap Poro Duka ( Seorang Petani asal Desa Patiala Bawa, Sumba Barat) pada 25 April 2018 silam. Poro Duka bersama para petani lainnya tengah berusaha mempertahankan lahannya dari upaya klaim yang dilakukan oleh PT. Sutera Marosi Kharisma. Poro Duka dan kawan kawan menolak perusahan yang akan membangun hotel di tempat tersebut di atas lahan seluas 50 hektar.

Peristiwa ini hanyalah satu dari rentetan kekerasan terhadap rakyat di NTT demi untuk melanggengkan investasi. Investasi yang sebenarnya tidak pernah dimusyawarahkan dengan warga sedari awal. Warga seperti dicabut haknya untuk mengatakan “tidak”. Warga diarahkan sebagai obyek yang harus menerima saja apa yang diinginkan oleh pemerintah atau pengusaha. Bila melawan maka akan menghadapi kekerasan dari aparatur negara atau dibenturkan dengan preman bayaran yang juga dinamai “warga”.

Komentar