Sengketa Pilpres 2019 Berujung ke MK, Final & Binding

5
 
Share :

Oleh: C. Suhadi SH MH

Keputusan kubu 02, capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno maju ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah final. Perkara sengketa pilpres sudah didaftarkan, kuasa hukum pun dibentuk dan sudah memberi keterangan press berkaitan langkah pendaftaran gugatan ke MK.

Awalnya tim hukum paslon 02 ini akan di pimpin oleh pengacara senior, Otto Hasibuan atau OH, biasa kawan kawan Peradi memanggilnya. Namun di penghujung OH tidak didaulat sebagai Ketua Tim dan atau tim inti, karena Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah menunjuk Bambang Widjojanto alias BW sebagai Ketua Tim yang akan memimpin para Lawyer dari kubu O2 di sidang MK.

Selanjutnya OH berada di tim lain yang selalu memberi advice termasuk Irman Putra Sidin.

Kenapa OH tidak menjadi Ketua Tim, padahal di Peradi OH itu hampir sama kedudukannya dengan sesepuh Peradi dan orang harus tunduk sama OH. Barangkali OH melihat dan atau mempunyai hal-hal yang janggal dalam kaitan data-data yang dimiliki oleh kubu Pemohon (Prabowo-Sandi).

Dugaan ini bukan tanpa dasar, utamanya berkaitan dengan pernyataannya yang mengatakan minimal perjuangannya pemilu akan diulang, seperti dimuat sebuah media online tanggal, 20 April 2019.

Kala itu quik quick count sudah mengumumkan hasil pilpres dan Jokowi-Ma’aruf Amin unggul disemua Lembaga Survei.

Bercermin dari sudut keilmuan, OH pasti sudah tahu kalau hanya mengandalkan data C1 dll akan sulit memenangkan pertarungan di MK apalagi dengan sorotan media.

Bahwa yang menjadi acuan pemilu pilpres minimal bukan atas dasar pasal, 416 UU no. 17/2017, yang merumuskan:

– raihan suara 50% + 1.
– raihan suara 20% disetiap Provinsi. Akan tetapi sesuai putusan MK No. 50/ PUU-XII/2014, dasar kemenangan pilpres tidak lagi pasal 416 UU No. 7 tahun 2017, akan tetapi kalau calon hanya 2 pasangan maka yang diambil adalah perolehan suara terbanyak.

Dengan acuan putusan MK maka sengketa pilpres murni untuk menentukan perolehan suara terbanyak dari masing-masing paslon.

Dan sebagaimana hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diumumkan pada tanggal, 21 Mei 2019, pada jam 00 dinihari, pasangan Jokowi-Ma’aruf Amin menang 16 juta suara lebih dari pasangan Prabowo-Sandi.

Untuk itu, pasangan Prabowo-Sandi harus membuktikan 16 juta lebih adalah hitungan yang salah yang dihasilkan oleh KPU.

Komentar