ASN dan TKD Pemkab Mabar Bolos Kerja Hari Pertama Akan Dijatuhi Sanksi

214
Penulis: galuh
Editor: agus eko
Wakil Bupati Manggarai Barat drh. Maria Geong, Ph.D memimpin apel kekuatan setelah liburan panjang Idul Fitri, di Lapangan Upacara Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (10/06).
Share :

LABUAN BAJO-Sebanyak 1346 dari 1544 Wajib Apel dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti Apel kekuatan, usai cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Senin (10/6).

Kehadiran Wajib Apel yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD), dalam jumlah banyak tersebut merupakan yang pertama kali terjadi.

Sebelumnya, kehadiran ASN dan TKD dalam apel-apel hanya berkisar dari 500 – 900 ASN dan TKD.

Apel kekuatan diawali dengan Absensi kehadiran oleh Tim Koordinasi Penegakan Disipilin ASN dan TKD Kabupaten Mabar, dibawah pengawasan Sekretaris Daerah Kabupaten Mabar, Rofinus Mbon, SH. M.Si.

Tepat pukul 07.00 Wita, pintu gerbang Kantor Bupati Mabar ditutup. Selanjutnya staf ASN dan TKD yang terlambat, dinyatakan tidak masuk ketentuan jam kerja.

Aktivitas absensi dilakukan oleh Tim Koordinasi Gerakan Disipilin yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor BKPPD.821/1/IV/2019, tanggal 10 April 2019.

Tim Koordinasi Penegakan Disipilin, melakukan pengaturan barisan berdasarkan OPD dengan menggunakan bantuan papan nama yang disiapkan secara khusus.

“Para ASN dan TKD, dipersilahkan untuk berbaris berdasarkan OPD masing-masing, sehingga memudahkan Tim untuk melakukan absen. Bagi ASN yang TKD yang terlambat, dinyatakan tidak hadir,” tandasnya.

Menurut Rofinus, para ASN yang tidak mengikuti Apel dan tidak masuk kerja pada hari pertama usai Cuti bersama ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil dan Penjatuhan Hukuman Disipilin.

Pasal 3 ini berbunyi ‘Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja’.

Hal ini akan dilaporkan kepada Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN RB), yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sementara bagi TKD yang tidak mengikuti Apel dan tidak masuk kerja pada tangga; 10 Juni 2019, akan dijatuhi Sanksi sesuai Ketentuan Diktuk keempat Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pengangkatan TKD dan sesuai pasal 4 sesuai Perjanjian Kerja TKD dengan Pimpinan.

Pasal 4 ini berbunyi ‘Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS’.

“Apel merupakan bagian dari Jam Kerja, ketidakhadiran dalam mengikuti apel dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja,” tandasnya.

Komentar