Wacana Relokasi Warga Pulau Komodo Kekeliruan Besar Gubernur NTT

108
Penulis: lita rafael
Editor: agus eko
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi
Share :

KUPANG-Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi menilai wacana relokasi masyarakat yang mendiami Pulau Komodo merupakan kekeliruan besar. Sebab relokasi tersebut tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterima oleh publik.

“Tentu tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar dari kebijakan merelokasi penduduk masyarakat yang hidup dalam Pulau Komodo,” jelas Umbu dalam keterangannnya, Rabu (31/7).

Menurutnya, keberadaan komodo sampai hari ini membuktikan masyarakat pulau Komodo mampu hidup berdampingan bersama komodo dan mampu menjaga kelestariannya.

“Kita tentu mendukung pelestarian komodo, tapi bukan model pelestarian yang memutuskan hubungan antara manusia dengan alam yang kita inginkan,” ujarnya.

Seperti diberitakan, relokasi masyarakat yang mendiami Pulau Komodo menjadi ramai diperbincangkan, setelah wacana ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Relokasi ini bermula dari wacana penutupan setahun yang diingikan oleh Gubernur.

Dari wacana ini, masyarakat menjadi tau apa sebenarnya tujuan dari revitalisasi Pulau Komodo ini. Tentunya untuk kepentingan pariwisata yang menjadi mimpi besar Gubernur.

Namun kata Umbu, dengan mengeluarkan pernyataan itu saja tentu sudah salah. Alasannya adalah berdasarkan Permen LHK No 07 Tahun 2016 menjelaskan bahwa unit pengelolahan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berada di bawah tanggungjawab Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sehingga pemerintah daerah tidak dapat mumustuskan apa yang akan terjadi pada Taman Nasional Komodo (TNK).

Gubernur NTT sebelumnya menyebutkan penutupan pulau Komodo dilakukan untuk menata ketersediaan pagan untuk komodo agar performa komodo tidak lemas lagi. Selain itu penutupan ini bertujuan untuk menata taman bunga agar terlihat lebih indah.

“Dengan dua alasan ini saja kita dapat melihat secara jelas spiritnya bukan untuk pelestarian komodo, tetapi bagaimana menyiapakan komodo sebagai objek yang punya nilai jual untuk kepariwisataan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Umbu juga mengeritik Gubernur Laiskodat yang menyebut penduduk liar kepada masyarakat Komodo. Pernyataan Laiskodat ini tidak dapat dibenarkan.

Sebab, masyarakat yang hidup di pulau Komodo tentu tidak memiliki hak milik atas tanah sebab Pulau Komodo telah ditetapkan sebagai TNK. Akan tetapi, jika diurutkan kebelakang maka jelas bahwa sebelum penetapan TNK, Pulau Komodo merupakan hak ulayat masyarakat setempat.

Setelah ditetapkan sebagai TNK, masyarakat yang menetap di Pulau Komodo dianggap sebagai penduduk liar.

“Jika Gubernur merasa bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki hak maka Negara sudah sepatutnya mencabut status kawasan TNK dari wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pemukiman masyarakat di dalam kawasan TNK itu,” terangnya.

Komentar