Lawan Buzzer Dengan Fakta, Jangan Biarkan Kebohongan Dibenarkan

oleh -307 views
Ilustrasi
Share :

BATAM-Upaya mendeskreditkan pemerintah di era digital terus digalang oleh agen-agen kepentingan asing yang menginginkan Indonesia menjadi negara gagal. Hal ini terlihat dari banyak akun-akun palsu yang terus menebar fitnah.

“Karena itu, lawan buzzer-buzzer dengan fakta. Jangan biarkan kebohongan dibenarkan hanya karena kita tidak menampilkan fakta yang sebenarnya,” kata Staf Ahli Menteri Komunikasi (Menkominfo) Bidang Hukum Prof. R. Henri Subiakto, SH, MA di Batam, Rabu (2/8).

Untuk itu, dia meminta sinergi kehumasan dalam media sosial perlu diperkuat. Ini penting, karena banyak akun-akun yang terus-merus berusaha menunjukkan kegagalan Indonesia, termasuk pemerintah dan negaranya.

Dia mengaku, negara Indonesia ini sangat kuat dan sangat teruji menghadapi berbagai kampanye hitam ini. “Tetapi kalau diadu domba, pemerintahnya didelegitimasi, maka bisa terjadi kegoncangan-kegoncangan. Ini peran Humas, untuk mengcounter serangan itu,” jelas Henri.

Menurut Henri, banyak informasi-informasi hoaks yang kini banyak dianggap kebenaran. Sementara Humas seringkali tertinggal berperan dalam berkomunikasi.

Untuk itu, ia mendorong insan-insan perhumasan pemerintah bersinergi mengatasi upaya-upaya tersebut, dengan lebih sering berkomunikasi dan menyampaikan informasi-informasi yang faktual.

Henri mengaku, upaya menebar hoaxs terus dilakukan oleh para buzzer. Hal ini logis karena Indonesia ini sangat besar. Bukan hanya wilayahnya tapi juga ekonominya nomor 8 di dunia dan akan nomor 5 pada 2025-an,” ujar Henri.

Dia menilai, banyak yang berkepentingan agar Indonesia tidak menjadi maju. “Karena kalau maju banyak kekuatan asing yang tidak memperoleh keuntungan,” katanya.

Bahkan, kalau banyak investasi masuk ke Indonesia, lawan politik pasti tidak senang, bukan karena presidennya Jokowi, tapi karena mereka ingin Indonesia menjadi negara gagal.

“Pentingnya sinergi di antara insan-insan humas pemerintah dalam bahu-membahu mengatasi masalah tersebut. Tidak mungkin urusan tersebut dihadapi oleh satu instansi saja, tapi perlu kesatuan sinergi dari segenap insan humas pemerintah,” pungkasnya.

Komentar