NTT Masih Dikepung 309 Ijin Tambang

oleh -305 views
ILustrasi
Share :

KUPANG-Upaya menghentikan aktifitas usaha pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata tidak mudah. Hingga awal tahun 2018, bumi nusa Cendana ini masih dikepung 309 ijin tambang yang tersebar di 17 Kabupaten di NTT.

Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang menjelaskan ijin tambang ini hampir menyebar di seluruh wilayah NTT.

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Belu terbanyak menerbitkan ijin dengan jumlah 84 ijin. Lalu disusul Kabupaten TTU 70 ijin, Kabupaten Kupang 34 ijin, Ende 20 ijin, Manggarai 18 ijin, TTS 16 ijin, Rote Ndao 15 ijin, Nagekeo 14 ijin, Alor 12 ijin, Manggarai Timur 7 ijin, Ngada 5 ijin, Propinsi NTT 5 ijin, Sabu Raijua 2 ijin, SBD 2 ijin, Sumba Tengah 2 ijin, Manggarai Barat 1 ijin, Sumba Barat 1 ijin dan Sumba Timur 1 ijin.

Menurutnya, kehadiran pertambangan ini akan berdampak pada kerusakan hutan, merampas lahan, mencemari air dan pesisir pantai, warga dikriminalisasi karena membela tanah dan airnya bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.

NTT yang berciri khas propinsi kepulauan dengan 1192 Pulau besar dan Pulau kecil sangat riskan dilakukan pengembangan pertambangan.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2007 Jo UU nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menerangkan tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk: konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, juga industri perikanan secara lestari, lalu pertanian organik dan peternakan.

“Terlihat bahwa tidak ada pengelolaan pertambangan di pulau-pulau kecil,” jelasnya.

Selain itu 309 ijin pertambangan di NTT mengabaikan Daya Dukung Lingkungan. Berdasarkan analisis BPBD, ada 10-15 persen desa di NTT mengalami krisis air. Selanjutnya analisa krisis air oleh WALHI NTT didasarkan pada Tata Kuasa, Tata Kelola, Tata Produksi, hingga Tata Konsumsi, 70 % Kawasan di NTT mengalami krisis air.

Ada 16 Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang yang terancam keberlanjutannya akibat praktek perambahan di kawasan hulu.

“NTT butuh pemimpin yang berani dan mampu menciptakan satu model pembangunan yang pro lingkungan dan pro rakyat. Beberapa permasalahan di NTT sampai saat ini yang diabaikan adalah kerusakan daya dukung lingkungan serta kegagalan pembangunan yang mengakibatkan NTT mengalami krisis pangan sebagai kebutuhan dasar warga,” ujarnya.

Dalam catatan Bank Indonesia (BI), NTT merupakan Pengimpor terbesar di Indonesia dari sektor konsumsi yakni sebesar 82 %, celakanya potret kerusakan lingkungan yang meluas sering diabaikan oleh pemerintah NTT.

Komentar