Persidangan Terbuka Untuk Umum

oleh -2.439 views
Edi Danggur, SH, MM, MH
Share :

Oleh: Edi Danggur, SH, MM, MH

Beberapa mediaonline edisi Kamis 25 Juni 2019 membuat berita berjudul “Bupati Kamelus Larang Wartawan Beritakan Dirinya di Sidang Money Politic”. Bupati Manggarai Dr Kamelus Deno SH MH memang pada hari itu memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang tindak pidana money politic dalam pileg 17 April 2019 yang melibatkan anak buahnya. Bupati Deno tidak mau difoto, tidak mau memberi keterangan dan bahkan melarang wartawan memberitakan dirinya jadi saksi di sidang money politic itu.

Bisa jadi, Bupati tidak menghadiri sidang itu sejak awal. Sebab saat membuka sidang, hakim akan mmulai dengan mengetuk palu sambil mengucapkan bahwa sidang ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Apa rasionalitas atau filosofi sidang terbuka untuk umum? Apakah dasar hukum yang memerintahkan agar sidang pengadilan (termasuk kasus money politic) bersifat terbuka untuk umum itu diperintahkan undang-undang? Apakah benar UU ITE memberi hak kekebalan bagi bupati untuk tidak difoto dan tidak diberitakan tentang kehadirannya sebagai saksi dalam kasus money polic itu?

Rasionalitas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Persidangan perkara pidana maupun perdata bersifat terbuka untuk umum. Semua orang yang pernah belajar ilmu hukum pasti tahu hal itu. Walaupun demikian agar hal ini dipahami semua orang maka setiap kali hakim mengetuk palu tanda dimulainya sidang hakim selalu mengucapkan kata-kata ini: Persidangan ini saya nyatakan terbuka untuk umum. Maka pintu masuk ruang sidang pun di buka sejak awal samapi selesainya sidang. Masyarakat umum termasuk wartawan boleh hadir, menyaksikan, mendengar, merekam dan mewartakan hasil sidang ke media massa.

Terbuka untuk umumnya persidangan perkara dimaksudkan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan perkara itu dan sekaligus menjamin terlaksananya asas equality before the law atau kesamaan kedudukan di depan hukum. Hakim harus mempertanggungjawabkan objektivitas peradilan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak hadir di persidangan bisa membaca melalui media massa yang ditulis oleh para wartawan.

Masyarakat boleh menyaksikan apakah palu hakim tumpul ke atas (pejabat) tetapi tajam ke bawah (rakyat kecil). Apakah hakim itu bersikap kasar terhadap burung merpati tetapi bersikap sangat lembut terhadap burung gagak. Apakah timbangan keadilan hakim itu berat sebelah atau pilih kasih. Masyarakat ingin memastikan bahwa di pengadilan semua orang diperlakukan sama tanpa ada yang dibeda-bedakan, ada kejujuran dalam pemeriksaan dan tidak memihak (imparsial).

Persidangan yang bersifat terbuka untuk umum itu sifatnya imperatif, artinya tidak tergantung pada permintaan pejabat, atau tidak tergantung pada permintaan jaksa, terdakwa, pengacara , saksi-saksi. Suka atau tidak suka, persidangan terbuka untuk umum. Dengan begitu terbuka kontrol atau pengawasan dari masyarakat.

Bahkan kalau terbukti hakim membuka sidang dengan pintu tertutup atau melaksanakan sidang di ruang hakim, maka putusan dalam perkara itu dianggap tidak, batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada.

Hanya dalam perkara perceraian atau perzinahan saja persidangan perkara itu dilakukan dengan pintu tertutup. Bisa dimengerti karena ada hal-hal bersifat sangat pribadi yang hanya bisa diungkap dalam sidang dan masyarakat luas tidak perlu tahu.

Dasar Hukum

Prinsip persidangan yang terbuka untuk umum itu merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 19 menegaskan: “Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum”. Pada Pasal 20 ditegaskan juga: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Komentar