PDIP: Pendekatan Ekonomi dan Keamanan Jadi Lokomotif Penyelesaian Masalah Papua

oleh -183 views
Wakil Ketua Banggar DPR, Said Abdullah
Share :

Said mengatakan stabilitas keamanan berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya pada aspek sosial, namun juga mempengaruhi bidang ekonomi. Jika daerah itu tidak aman maka bisa berimbas pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut.

Situasi ini akan mempengaruhi minat para investor dalam berinvestasi yang muaranya menganggu ekonomi nasional. Karenanya, pemerintah wajib menjaga stabilitas keamanan untuk menciptakan perekonomian yang sehat.

“Korelasi antara ekonomi dan keamanan merupakan hubungan yang timbal balik. Daerah yang ekonominya tumbuh, pasti keamanannya terjamin baik,” ucapnya.

“Sebaliknya jika kondisi ekonomi tidak stabil, akan memberikan dampak pada gangguan keamanan yang bisa memberikan efek negatif pada ekonomi,” tuturnya.

Wakil Rakyat 4 Periode ini meminta pemerintah mengawal kondusifnya situasi di tanah Papua guna memastikan laju perekonomian nasional berjalan sesuai koridornya.

“Apabila keadaan aman dan kondusif maka pelaku ekonomi seperti pengusaha, investor dan lainnya dapat beraktivitas dengan percaya diri,” ucapnya.

Said menjelaskan solusi permasalahan Papua dan Papua Barat tidak bisa dilihat secara parsial tetapi harus komprehensif dari berbagai dimensi. Untuk itu, pemerintah harus merumuskan platform penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat bersifat jangka panjang.

Sebab, provinisi di ujung timur Indonesia ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.

“Yang dibutuhkan sekarang ini, solusi yang bersifat jangka panjang dan lebih komprehensif. Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa,” terangnya.

Lebih lanjut, politisi senior PDI Perjuangan ini meminta pemerintah focus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Langkah itu harus dipercepat demi membangkitkan kepercayaan dari masyarakat Papua terhadap pemerintahan.

“Pemerintah pusat harus memberikan porsi khusus secara nasional dalam kegiatan pembangunan Papua sehingga bisa memperkecil gap ekonomi rakyat disana,” pungkasnya.

Komentar