Petrus: Itu Embrio Radikalisme dan Intoleransi

oleh -67 views
Anggota FAPP yang juga Koordinator TPDI, Petrus Salestinus
Share :

JAKARTA-Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mengecam keras tindakan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN (Negeri) II di Padang, Sumatera Barat, Rusmadi yang mewajibkan Siswi Putri non Muslim mengenakan Jilbab di area sekolah pada jam sekolah di hari Senin sampai Jumat.

Selain bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, kebijakan tersebut melanggar Konstitisi dan HAM.

Bahkan perbuatan itu dikualifikasi sebagai Intoleran dan persekusi Anak di Lembaga Pendidikan Publik yang seharusnya memberikan kenyamanan pada Anak.

“Saya kira, pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Forkopimda, harus bertanggung jawab atas perlakuan SMKN II di Padang, Sumatera Barat yang mewajibkan Siswi Putri non Muslim mengenakan Jilbab di area sekolah,” ujar Ketua Tim Task Force FAPP di Jakarta, Minggu (24/1).

Seperti diberitakan, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya berita siswi nonmuslim yang dipaksa untuk mengenakan jilbab.

Kasus itu menimpa Jeni Cahyani, murid kelas 10 SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumatera Barat.

Menurut Petrus, kebijakan yang mewajibkan siswi non Muslim berjilbab jelas menghalang-halangi  Anak untuk menikmati budayanya sendiri.

Hal ini sekaligus mengekang kebebasan dan HAM siswi non Muslim.

Apalagi, oleh UU telah diberikan perlindungan secara berlapis mulai dari UUD 1945 hingga Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aturan teknis.

“Karena itu apa yang dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan di SMKN II Padang, Sumatera Barat, tidak dapat dibenarkan,” tegasnya.

Meskipun peraturan yang mewajibkan Anak didik non Muslim di SMKN II Padang, mengenakan Jilbab pada jam dan hari Sekolah sudah berlangsung lama namun tidak ada satupun pimpinan Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, mengambil tindakan administratif dan hukum terhadap pihak Sekolah.

Padahal, tindakan itu merupakan peristiwa pelanggaran terhadap Hak Anak dan HAM.

Hal ini menunjukan bahwa betapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sumatera Barat menutup mata terhadap perbuatan terlarang atau yang dilarang oleh UU Perlindungan Anak.

Bahkan perisitiwa ini bisa menjadi parameter untuk menduga bahwa sebagian besar ASN dan Aparat Forkopimda Sumbar sudah terpapar Intoleransi sebagai embrio Radikalisme dan Terorisme yang sudah lama terjadi.

Oleh karena itu, tanggung jawab atas peristiwa yang mengarah kepada sikap anti Kebhinekaan, Persekusi dan Intoleransi yang dilakukan oleh pihak SMKN II di Padang, tidak bisa hanya dipikul oleh Guru Sekolah dan Penyelenggara Sekolah.

Tetapi juga harus menjadi tanggung jawab kolektif seluruh Pimpinan dan Anggota Forkopimda di Provinsi Sumatera Barat, karena dinilai sebagai pembiaran.

Lebih lanjut dia mengatakan Menteri Nadien Makarim, Gubernur, Kanwil dll jangan hanya bisa menyalahkan Guru dan Pengelola Pendidikan dengan menyerukan ditindak, dipecat, dimutasi dll.

Justru Menteri Nadien Makarim dan jajaran di bawahnya harus ikut bertanggung jawab.

Apalagi peristiwa pemaksaan pemakaian Jilbab ini sudah menyangkut kohesivitas kebhinekaan masyarakat Minang di Padang dan di seluruh Indonesia.

Mendikbud RI Nadien Makarim, Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dll harus memberi perhatian khsusus terhadap Sumatera Barat dalam soal ini, khususnya seluruh Pimpinan Forkopimda di Padang, jangan hanya jadi penonton.

“Dan kepada Pimpinan Sekolah dan Guru yang memaksa Anak didik non Muslim mengenakan Jilbab harus diproses pidana di samping sanksi administratif,” tuturnya.

Pertanyaannya, mengapa peristiwa ini berlangsung sejak lama tetapi dibiarkan oleh aparat Forkopimda se Sumatera Barat.

Padahal peristiwa ini harus dilihat sebagai faktor penyebab Intoleransi, Radikalisme dll berkembang biak secara sistimatis dan terstruktur di kalangan ASN dan Aparat Penegak Hukum, di sejumlah daerah.

 

“Ini sebagai bukti  merosotnya ketaatan terhadap Nilai Dasar ASN dan NKRI, sehingga diperlukan perhatian serius  Pemerintah Pusat,” pungkasnya.

Komentar